JAKARTA,quickq最新版下载 DISWAY.ID --Sejumlah perusahaan swasta seperti GoTo, Grab Indonesia dan OVO juga turut ikut berpartisipasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melakukan seleksi dan pemeriksaan ketat terhadap kualitas makanan. 

Dengan adanya keterlibatan sektor swasta dalam program yang diusung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini, hal ini telah menjadi cerminan kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam menghadapi tantangan sosial.

Kendati begitu, keterlibatan Grab dan Ovo dalam MBG tidak dapat dilepaskan dari realitas bahwa, kedua entitas ini merupakan bagian dari ekosistem bisnis besar yang berorientasi pada keuntungan. 

BACA JUGA:Kritik Keras Pakar UGM soal OJK Ganti Nama Pinjol Jadi Pindar: Sesat Pikir!

BACA JUGA:Angka Pengangguran Terbuka Lulusan SMK Lebih Tinggi Melebihi Jenjang SMA dan Diploma

Menurut keterangan Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Achmad Nur Hidayat, Keterlibatan swasta dalam program seperti MBG memerlukan tingkat transparansi yang tinggi.

Tanpa itu, risiko munculnya konflik kepentingan menjadi sangat besar.

"Jika Grab dan Ovo menggunakan program ini untuk memperluas pangsa pasar mereka, seperti meningkatkan adopsi layanan pembayaran digital Ovo di kalangan masyarakat yang lebih luas, maka program MBG bisa kehilangan esensi sosialnya," jelas Achmad ketika dihubungi oleh Disway pada Selasa 17 Desember 2024.

Selain itu, Achmad menambahkan, keterlibatan Grab dan Ovo dalam MBG tidak dapat dilepaskan dari realitas bahwa kedua entitas ini merupakan bagian dari ekosistem bisnis besar yang berorientasi pada keuntungan. 

BACA JUGA:Link dan Cara Daftar Akun SNPMB 2025 untuk Siswa dan Sekolah

BACA JUGA:Fenomena Familicide: Pembunuhan Massal Berkedok Bunuh Diri Sekeluarga yang Terjadi di Tangsel dan Kediri

Grab, misalnya, adalah platform teknologi yang berfokus pada layanan transportasi, pengantaran, dan pembayaran digital, sementara Ovo adalah salah satu alat pembayaran terbesar di Indonesia. 

"Pertanyaan ini relevan, terutama mengingat regulasi di sektor teknologi dan fintech yang sering kali memberatkan pelaku usaha," kata Achmad.

Menurut Achmad, keterlibatan swasta dalam program sosial harus dilakukan secara proporsional agar tidak menciptakan ketergantungan pemerintah pada entitas bisnis tertentu. 

• 1
• 2
• »

• ·Staf Hotel Sarankan Tamu Tak Langsung Nyalakan Lampu Saat Masuk Kamar
• ·Kadin Sambut Baik Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Anindya: Ini Program yang Luar Biasa
• ·Kapan Malam Nisfu Syaban 2025? Catat Tanggalnya di Sini
• ·Kapan Malam Nisfu Syaban 2025? Catat Tanggalnya di Sini
• ·Program Ahok saat Pimpin Jakarta Dihidupkan Lagi, Anies Kena Sindir: Dia Cuma Sibuk Bolak
• ·Paramount Land Hadirkan Matera Signature, Hunian Mewah di Gading Serpong
• ·Perpres Resmi Diteken, Pelantikan Kepala Daerah Serentak Dilaksanakan Pada 20 Februari
• ·Puasa Lancar Jaya Tanpa Masalah Pencernaan dengan 6 Cara Ini
• ·Menteri UMKM Beberkan Kriteria UMKM yang Berhak Terima Penghapusan Utang Macet
• ·Minum Air Lemon Setiap Hari, Manfaat Luar Biasa untuk Kesehatan
• ·2 Orang Tewas dan 6 Hilang Terseret Banjir Bandang di Kabupaten Bima
• ·5 Masjid Bersejarah di Indonesia, Destinasi Wisata Religi Saat Ramadan
• ·BPBD DKI: Tiga RT di Pluit Terendam Banjir Rob, Tinggi Air hingga 70 Cm
• ·Prabowo Perintahkan Kepala BNPB Gerak Cepat Tangani Banjir Pekalongan
• ·7 Makanan Ini Dijamin Bikin Otak Kian Tajam
• ·Gratis Ongkir Gak Dihapus? Pemerintah Luruskan Aturan Baru Permen Komdigi