SEMARANG,quickq手机版下载 DISWAY.ID- Calon Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak pekerja dengan membentuk desk perlindungan buruh, yang akan memperkuat koordinasi antara pemerintah dan pihak terkait, seperti Polda Jawa Tengah. 

Hal itu disampaikannya dalam debat ketiga Pilgub Jawa Tengah 2024 di Muladi Dome, Universitas Diponegoro, Semarang, Rabu 20 Oktober 2024. 

BACA JUGA:KPU Metro Batalkan Pencalonan Paslon Wahdi-Qomaru Zaman di Pilkada Lampung

BACA JUGA:Anies Baswedan Sudah Deklarasi Dukung Pramono-Rano di Pilkada Jakarta

Hal ini dipandang penting guna memastikan kesejahteraan tenaga kerja. Langkah penting yang juga ditawarkan adalah memperkuat program BPJS Ketenagakerjaan, yang akan menjamin hak-hak pekerja, mulai dari upah yang layak hingga hak-hak mereka dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk pesangon.

“Kami akan memfasilitasi dialog yang konstruktif antara buruh dan pengusaha untuk menentukan Upah Minimum Regional (UMR) yang adil, berbasis pada prinsip industrial. Perlindungan terhadap perempuan pekerja juga akan menjadi prioritas kami, termasuk hak cuti hamil, melahirkan, atau keguguran,” ujarnya.

Dalam hal pemberdayaan UMKM, Luthfi menawarkan program pendampingan dalam hal permodalan dan pemasaran untuk usaha mikro, dengan tujuan agar mereka dapat naik kelas menjadi usaha menengah.

Sektor pertanian juga akan mendapat perhatian khusus dengan adanya program Jamkrida dan Jateng Berdikari, yang dirancang untuk melindungi petani dari risiko gagal panen serta menjaga stabilitas harga hasil panen.

Luthfi juga menyampaikan keprihatinannya terhadap tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Tengah, yang tercatat hampir 14.000 tenaga kerja pada bulan September 2024.

BACA JUGA:Hasil Survei Indikator, Ahmad Luthfi Unggul Tipis dari Andika di Jateng

BACA JUGA:Risih Disebut Punya Hubungan Spesial dengan Cagub Jateng Ahmad Luthfi, Vanessa Nabila Klarifikasi

Untuk itu, ia mengusulkan peningkatan jumlah Balai Latihan Kerja (BLK) yang lebih tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, sehingga pelatihan tenaga kerja bisa lebih tepat sasaran.

“BLK kita harus diperbanyak dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Misalnya, pekerja garmen di Ungaran seharusnya dilatih di BLK yang ada di daerah tersebut, bukan di Kendal. Dengan begitu, tenaga kerja lokal bisa langsung siap pakai tanpa harus mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah,” jelas Luthfi.

Program peningkatan jumlah BLK ini, menurut Luthfi, akan membantu mengurangi angka pengangguran dan memastikan tenaga kerja Jawa Tengah siap bersaing di pasar kerja. Dengan pendekatan yang lebih terfokus pada kebutuhan lokal, Luthfi yakin bahwa tenaga kerja di Jawa Tengah akan lebih terampil dan mampu memenuhi permintaan pasar.

• 1
• 2
• »

• ·Hasil Liga 1: Tekuk Barito Putera, Persija Jakarta Bawa Pulang 3 Poin
• ·Masuknya Prabowo dalam 10 Pemimpin Berpengaruh di Dunia Diapresiasi Garuda Asta Cita Nusantara
• ·Pemprov DKI Mau Bangun Dermaga Baru di PIK, DPRD Minta Masyarakat Kepualauan Seribu Dilibatkan
• ·Klarifikasi Kemendiktisaintek soal Nasib Neni Herlina yang Dipecat Sepihak Mendiktisaintek Satryo
• ·2025艺术专业留学排名院校
• ·DPRD Minta Pramono Mulai Terapkan ERP, Bisa Mulai Tahap Satu di Jalan Utama
• ·DPRD Minta Pemprov DKI Rutin Lakukan Fogging Nyamuk DBD: Jangan Nunggu Ada Kasus Dulu
• ·Warganet Ngeluh Sepeda Hilang Saat Diparkir di Stasiun, MRT Janji Perbaiki Prosedur Keamanan
• ·Mendag Busan Optimis Annual Ministerial Dialogue Perkuat Hubungan Dagang Indonesia
• ·Bandung Kembali Bergema Lewat Bank bjb Bandoeng 10K: Ribuan Pelari Hidupkan Semangat Kota
• ·Masuknya Prabowo dalam 10 Pemimpin Berpengaruh di Dunia Diapresiasi Garuda Asta Cita Nusantara
• ·Bikin Rusuh dalam Demonstrasi Hari Buruh, Belasan Anarko Dikukut Polda Metro Jaya
• ·Banjir Jakarta Makin Parah Tapi Nggak Diributkan Seheboh di Era Anies, Said Didu Heran: Ada Apa Ya?
• ·Kadin Dorong Percepatan Program Gizi Nasional: Sinergi Lintas Sektoral Jadi Kunci
• ·Bank DKI Didemo Depan Balai Kota Sampai Menginap, Pramono: Itu Wajar
• ·Bank DKI Didemo Depan Balai Kota Sampai Menginap, Pramono: Itu Wajar