Partai Buruh: Kemitraan adalah Bentuk Baru Perbudakan Modern

Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja –Partai Buruh (KSP-PB) bersama dengan para pensiunan PT Pos Indonesia, turun ke jalan menuju Istana Negara dan Gedung DPR RI.

Aksi ini yang menjadi tanda konsolidasi kekuatan buruh yang semakin solid ini dipenuhi oleh 3.000 buruh dari wilayah Jabodetabek yang tergabung dalam KSP-PB.

Partai Buruh mengklaim gerakan ini tak sekadar menyoroti isu sektoral, tapi juga memperlihatkan gelombang baru perlawanan pekerja yang terorganisir dan mengakar

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal, menekankan tiga tuntutan utama dalam aksi hari ini yakni mendesak pembatalan penghapusan sejumlah tunjangan pensiunan PT Pos seperti Tunjangan Pangan (TP), Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), sumbangan iuran BPJS Kesehatan, dan uang duka.

“Tunjangan ini bukan hadiah, tapi hak yang telah diperoleh dengan kerja keras dan pengabdian puluhan tahun. Menghapusnya adalah bentuk penghianatan terhadap jasa para pensiunan,” ujar Said Iqbal dikutip pada Sabtu (31/5/2025).

Para Buruh menilai sistem kemitraan yang berlaku di PT Pos hanya menjadi kedok perusahaan untuk menghindari kewajiban terhadap pekerja.

“Kemitraan ini hanyalah bentuk baru perbudakan modern,” kata Iqbal.

“Kami menuntut pekerja mitra harus diangkat menjadi karyawan tetap dengan hak normatif penuh di PT Pos,” lanjutnya.

Menyambung ke isu ketiga, para buruh merasa dirugikan terhadap sistem outsourcing dan sistem Kamar Rawat Inap Standard (KRIS) BPJS Kesehatan.

“Rawat inap yang makin lama antreannya, kamar yang berkurang, dan iuran yang berpotensi naik adalah bentuk krisis layanan publik,” tegas Iqbal.