Empat Menteri Jokowi Dipanggil ke Sidang MK Pekan Ini, Ada Sri Mulyani hingga Risma

JAKARTA,quickq电脑版官网下载 DISWAY.ID - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memastikan bahwa Majelis Hakim bakal memanggil sejumlah menteri dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Suhartoyo mengatakan, MK akan menjadwalkan pemanggilan terhadap sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo pada Jumat, 5 April 2024.

BACA JUGA:PDIP akan Gugat Putusan MK 90 ke PTUN

BACA JUGA:Mantan Ketua Bawaslu Jadi Ahli Kubu Anies-Muhaimin di Sidang MK, Soroti Kejanggalan Pemcalonan Gibran

Pemanggilan pembantu Presiden itu diputuskan usai para hakim konstitusi menggelar rapat pada pagi tadi. 

Menteri-menteri yang dipanggil adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

"Yang pertama yang perlu didengar oleh MK adalah Muhadjir Effendy Menko PMK, Airlangga Hartarto Menko Perekonomian, Sri Muyani Menkeu, Tri Rismaharini Mensos, dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)," kata Suhartoyo di penghujung sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin sore, 1 April 2024.

BACA JUGA:Jadi Ahli Tim Hukum AMIN, Faisal Basri Blak-blakan Sebut Tiga Menteri Jokowi Paling Getol Promosikan Bansos Jelang Pemilu

BACA JUGA:Terkait Sengketa Pilpres, Todung Mulya Lubis: Percayakan Kepada MK Sebagai Benteng Demokrasi

Menurutnya, lima pihak yang dipanggil tersebut dikategorikan penting oleh MK. Sebab MK perlu mendengarkan keterangan dari pihak tersebut dan menepis anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya mengakomodir permohonan Kubu Anies-Muhaimin dan Kubu Ganjar-Mahfud.

Menurut Suhartoyo pemanggilan kepada pihak-pihak tersebut penting dilakukan.

Karena kedua kubu penggugat yakni Kubu Paslon 1 Anies-Muhaimin dan paslon 3 Ganjar-Mahfud meminta MK menghadirkan sejumlah menteri, seperti Sri Mulyani dan Risma, untuk memberikan keterangan dalam persidangan.

"Jadi semata-mata (pemanggilan empat menteri dan DKPP) untuk kepentingan para hakim," ujar Suhartoyo. 

BACA JUGA:10 Saksi Kubu Anies-Muhaimin Tiba-tiba Mengundurkan Diri Jelang Sidang PHPU, Ada Intimidasi?

• 1
• 2
• »