JAKARTA,quickq破解版安卓 DISWAY.ID --Kejaksaan Agung (Kejagung) menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah selama proses Pilkada 2024 berjalan.

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar Penundaaan ini mengacu pada memorandum Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk Optimalisasi Penegakan Hukum dan Meminimalisasi Dampak Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menyebut aturan ini masih berlaku.

BACA JUGA:Telkom Pastikan Kesiapan Layanan Infrastruktur Telekomunikasi & Internet di Event HLF MSP & IAF 2024

BACA JUGA:RS Medistra Diduga Minta Dokter Baru Lepas Jilbab, Dokter Diani Kirim Layangkan Surat Keberatan: Kenapa Masih Rasis?

"Nah, itu (Memorandum) masih terus berlaku. Kenapa? Saya mau tegaskan dua hal. Yang pertama bahwa bukan dimaksudkan hukum tentu akan melindungi kejahatan. Bukan dimaksudkan," tegas dia usai upacara Hari Ulang Tahun Kejaksaan RI ke-79, Senin, 2 September 2024.

Harli menjelaskan aturan tersebut dibuat untuk menghindari adanya black campaign yang dinilai bisa menjadi hambatan terciptanya pemilu yang sesuai dengan prinsip serta ketentuan perundang-undangan.

"Nah, tetapi yang kedua bahwa kita menjaga objektifitas dari proses berjalannya demokrasi. Supaya tidak ada black campaign, supaya tidak ada satu calon yang menjadikan isu itu menjadi satu isu untuk menjatuhkan calon yang lain," ungkapnya.

"Jadi, kita harus fair dan memberikan kesempatan itu menggunakan pesta Demokrasi ini sebagai hak dan setelah itu tentu proses hukum akan terus dilaksanakan dan dijalankan," lanjutnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan jajarannya menunda pemeriksaan dugaan korupsi yang melibatkan calon presiden ( capres ), calon wakil presiden (cawapres) hingga calon kepala daerah sampai selesainya seluruh tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

BACA JUGA:Polemik Rencana Penerapan Subsidi KRL Berbasis NIK, Poin Ini Jadi Masalah Besar!

BACA JUGA:Gelar Upacara HUT Kejaksaan Agung ke-79, Jaksa Agung: Ini Perayaan Pertama Kalinya

Hal tersebut tertuang dalam instruksi Jaksa Agung nomor 6 Tahun 2023.

"Tindak Pidana Khusus dan bidang Intelijen menunda proses pemeriksaan terhadap pihak sebagaimana dimaksud, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan sejak ditetapkan dalam pencalonan sampai selesainya seluruh rangkaian proses dan tahapan pemilihan," tulis surat pernyataan Jaksa Agung, dikutip,Senin, 21 Agustus 2023.

• 1
• 2
• »

• ·Negosiasi Perang Dagang, Trump Tak Akan Segan Naikkan Tarif Jika Tak Ada Itikad Baik
• ·QuickQ免费加速器官方网站——畅享高速互联网体验
• ·快速下载，畅享极速体验——QuickQ官方版让你事半功倍！
• ·Quickq最新下载：打造全能应用，让你的手机体验更畅快
• ·Tekan Polusi Udara, Belasan Gedung di Jakarta Dipasang Water Mist
• ·快速提问，快速解答——QuickQ官网入口iOS版，让你的生活更智能
• ·如何选择最佳Quickq充值渠道，轻松享受畅快服务体验
• ·QuickQ一个月多少钱？让你花最少的钱，享受最优质的服务！
• ·Aje Gile, Punya 16 Sertifikat Tanah dan 12 Kendaraan, ini Dia Kekayaan Kepala Bea Cukai Makassar
• ·QuickQ官方iOS版下载，解锁全新社交体验
• ·发现社交新风潮，快速提高效率——QuickQ苹果版官方震撼来袭！
• ·下载QuickQ免费版，畅享智能生活新体验
• ·9 Kebiasaan Penyebab Perut Buncit, Ada yang Sering Dilakukan
• ·快速获取高效办公工具——QuickQ下载官网
• ·最新版QuickQiOS应用震撼发布：让你的沟通更加高效便捷
• ·快速畅游互联网，尽在QuickQ加速器官网