JAKARTA,quickq是什么 DISWAY.ID- Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah memastikan partainya mendukung pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 dengan penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen.

Said mengatakan penerapan PPN 12 persen ini telah sudah disepakati oleh pemerintah dan DPR RI dalam Undang Undang No 7 tahun 2021 Bab IV pasal 7 ayat 1 huruf b.

BACA JUGA:Siap-Siap! Ekonomi RI Dihantam Badai Tahun 2025, PPN 12% Hingga Tapera Picu Masa Suram

BACA JUGA:Ramai Protes Pemakaian QRIS Dikenai PPN, DJP Berikan Tanggapan

“Atas dasar ketentuan ini, maka pemerintah dan DPR sepakat untuk memasukkan asumsi tambahan penerimaan perpajakan dari pemberlakuan PPN 12 persen ke dalam target pendapatan negara pada APBN 2025,” kata Said dalam keterangan tertulis, Selasa, 24 Desember 2024.

Atas dasar ketentuan ini, ungkapnya, maka pemerintah dan DPR sepakat untuk memasukkan asumsi tambahan penerimaan perpajakan dari pemberlakuan PPN 12 kedalam target pendapatan negara pada APBN 2025.

Selanjutnya APBN 2025 telah diundangkan melalui UU No 62 tahun 2024..

"Selanjutnya APBN 2025 telah di undangkan melalui Undang Undang Nomor 62 tahun 2024. Undang Undang ini disepakati oleh seluruh Fraksi di DPR, dan hanya Fraksi PKS DPR RI yang memberikan persetujuan dengan catatan. Dengan demikian pemberlakukan PPN 12 persen berkekuatan hukum," jelasnya.

BACA JUGA:Skenario Terburuk Jika Tarif PPN 12 Persen Tetap Belaku Tahun Depan Dibeberkan Ekonom

BACA JUGA:Gerindra: Keberatan Masyarakat Soal PPN 12 Persen akan Jadi Masukan Bagi Prabowo

Dia mengaku, dalam pembahasan APBN 2025, pemerintah dan DPR juga menyepakati target pendapatan negara dengan asumsi pemberlakuan PPN 12% untuk membiayai berbagai program strategis Prabowo seperti program quick win yang akan didanai oleh APBN 2025.

Program yang dimaksud yaitu Makan Bergizi gratis (membutuhkan dana sekitar Rp71 triliun) Pemeriksaan Kesehatan Gratis (Rp3,2 triliun), Pembangunan Rumah Sakit Lengkap di Daerah (Rp. 1,8 triliun), pemeriksaan penyakit menular TBC (Rp8 triliun), Renovasi Sekolah (Rp20 triliun), Sekolah Unggulan Terintegrasi (Rp2 triliun), serta Lumbung Pangan Nasional, Daerah, dan Desa (Rp15 triliun).

Menurutnya, program-program di atas sejalan dengan agenda PDIP secara khusus. Oleh sebab itu, sambungnya, PDIP berkomitmen untuk mengawalnya melalui dukungan dari APBN 2025.