Prabowo Minta Menteri KKP Usut Tuntas Kasus Pagar Laut
JAKARTA,quickq手机版下载 DISWAY.ID--Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono ke Istana Negara pada Senin, 20 Januari 2025.
Sakti mengungkapkan arahan Prabowo terkait temuan pagar laut ilegal di Tangerang, Banten. Dalam kesempatan itu, kata Sakti, Prabowo memerintahkan agar kasus ini diselidiki secara hukum hingga tuntas.
BACA JUGA:Soal Pagar Laut, Menteri KKP Tegaskan Tak Boleh Ada Sertifikat Hak di Atas Laut: Itu Ilegal!
BACA JUGA:DPR RI Bakal Panggil Menteri KKP Imbas Polemik Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang
“Tadi arahan bapak presiden , selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada itu harus menjadi milik negara, nah itu kasusnya seperti itu,” ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan.
Pagar laut tersebut terindikasi dibangun untuk mencegah abrasi dan mengakibatkan sedimentasi yang dapat membentuk daratan.
Berdasarkan temuan awal, luas daratan baru ini diperkirakan mencapai 30 ribu hektar. Namun, pembangunannya dilakukan tanpa izin KKPRL, yang merupakan syarat utama untuk pemanfaatan ruang laut.
BACA JUGA:Menteri Nusron Akui Pagar Laut Tangerang Punya HGB, PP Muhammadiyah: Harus Segera Dicabut!
BACA JUGA:Menteri KKP dan TNI AL Bertemu, Siap Bongkar Pagar Laut Tangerang Rabu Besok
Dia memastikan pembongkaran pagar laut di Tangerang tetap dilaksanakan. Tim akan turun langsung pada Rabu 22 Januari 2025.
"Karena kemarin juga ada pembongkaran yang dilakukan oleh TNI AL, maka tadi kita sudah koordinasi juga dengan KSAL. Tadi sudah rapat dengan KSAL, dengan jajarannya. Tentu setelah kami dipanggil oleh Pak Presiden ini, kita juga akan koordinasi lagi dengan beliau," jelas dia
Dia juga mendapat informasi bahwa pembuatan pagar laut dilakukan Persatuan Nelayan Pantura. Namun, tidak ada perwakilan dari kelompok tersebut yang menghadiri undangan klarifikasi KKP.
“Tadi siang dapat laporan, katanya besok mau datang. Alhamdulillah kalau mereka datang, kita akan usut. Jadi lebih mudah. Intinya tadi saya laporkan begitu, apabila tidak itu menjadi haknya negara,” ucapnya.
(责任编辑:热点)
- Konsep Pembelajaran Mandiri di Al Hikmah Boarding School Batu
- Wapres Ma'ruf Minta Warga di Sekitar Gunung Ruang Ikuti Arahan Pemerintah
- Pria Waspada, 3 Posisi Bercinta Ini Bisa Bikin Penis Patah
- Mahfud MD Ungkap Tidak Ada Tawaran Gabung di Kabinet Prabowo
- KPU: Ada 181 Anggota PPK, PPS dan KPPS Meninggal Dunia Selama Pemilu 2024
- BNPB Janji Bakal Beri Bantuan untuk Perbaikan Rumah Warga yang Terdampak Erupsi Gunung Ruang
- Jadi Kunci Prilly Latuconsina Turun BB 12 Kg, Ini Manfaat Buah Lontar
- Suka Kasih Bekal Anak Mi Campur Nasi? Ini Bahayanya
- Usulan Hak Angket di Ambang Ketidakpastian, Begini Kata Pengamat BRIN
- Surya Paloh Nilai Hak Angket Pemilu Sudah Tak Relevan Usai Putusan MK
- Sun Life Indonesia Tunjuk Albertus Wiroyo sebagai Presiden Direktur
- Rute dan Harga Tiket Kereta Lokal Bandung ke Jakarta
- Trump Batasi Ekspor Chip ke China, Nvidia Bakal Rugi Jumbo
- Kejagung Sita 2 Mobil Harvey Moeis dalam Kasus Korupsi PT Timah Tbk
- Konsep Pembelajaran Mandiri di Al Hikmah Boarding School Batu
- Bank Jatim Rogoh Kocek Rp821 Miliar buat Dividen
- Gawat, Pengendara Fortuner Buang Barbuk Pelat TNI Palsu Disuruh Kakaknya yang Purnawirawan
- Motif Pembunuhan Jasad Dalam Koper Terungkap, Tersangka Kesal Minta Dinikahi Korban
- Trump Bakal Hadirkan Tarif Terpisah untuk Smartphone, Komputer, dan Chip Semikonduktor
- FOTO: Menari dalam Balutan Kebaya Warna