33 Tower dan 7.421 Unit Rusunawa Diresmikan, Anies: Terbanyak dalam 5 Tahun Terakhir!
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) malukan peningkatan penyediaan hunian terjangkau dan berkualitas melalui integrasi program dan Galeri Huni JAKHABITAT.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memaparkan bahwa pihaknya telah meresmikan 33 tower dan 7.421 unit Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) pada Kamis (18/8/22). Anies menyebut bahwa angka tersebut merupakan pembangunan rusunawa terbanyak dalam lima tahun terakhir.
Baca Juga: Orang PKS Blak-blakan Soal Capres 2024, Fix Mas Anies Baswedan?
Anies memaparkan, pihaknya ingin menerapkan kebijakan hunian dan permukiman bisa terintegrasi dalam satu sistem, yakni JAKHABITAT. Dia juga memaparkan bahwa penamaan tersebut memiliki arti sebuah tempat yang menghimpun makhluk hidup bertumbuh kembang sesuai dengan kodratnya.
"Kita berharap rumah dan hunian ini menjadi habitat untuk tumbuh kembangnya keluarga-keluarga di Jakarta dengan sehat dan bahagia," kata Anies dalam keterangan persnya, Kamis (18/7/22).
Anies juga memaparkan bahwa program tersebut tidak akan berhenti pada 33 tower yang sudah diresmikan saja, tetapi akan berlanjut hingga warga Jakarta memiliki tempat hunian yang layak dan terjangkau.
“Program ini nantinya tak berhenti di 33 tower saja. Kita ingin lanjutkan dan berikan lebih banyak lagi (hunian terjangkau) untuk warga Jakarta. Kita ingin negara memberikan dukungan pada kebutuhan dasar warganya, sandang pangan dan papan,” jelasnya.
Dia juga meminta agar para penghuni bisa membangun suasana kebersamaan dan persaudaraan yang sehat. Anies menyebut bahwa persaudaraan tersebut hanya bisa dibangun oleh para penghuni, pihaknya hanya mampu membangun gedung huniannya saja.
"Ketika diresmikan bangunan terlihat di statistik, tapi hidup rukun, damai itu tidak bisa dilihat statistik. Yang tinggal di tempat ini sadari, bahwa tidak ada tetangga yang sempurna. Karena itu Bapak/Ibu harus bisa membangun suasana yang damai, tenang, dan sejuk,” jelasnya.
Lebih lanjut, Anies mengapresiasi pembangunan rusunawa yang berada dekat dengan akses pendidikan. Dia juga menilai bahwa pendidikan merupakan eskalator peningkatan sosial ekonomi.
Baca Juga: Ferdy Sambo Tak Punya Niat Buka Fakta Pembunuhan Brigadir J, Sepatutnya Dihukum Mati!
Dengan begitu, kata Anies, penghuni rusunawa bisa mendapatkan kesempatan untuk menyiapkan masa depan anak sebagai penerus bangsa. "Uniknya di sini (Rusunawa Penjaringan) juga banyak TK dan sekolah, artinya tempat untuk menyiapkan masa depan. Ibu/Bapak sekalian pastikan anak-anak ini serius dalam pendidikan dan saya minta buat agar suasana di tempat ini juga ramah untuk anak-anak," ungkapnya.
(责任编辑:焦点)
- Ngeri! Perintah Luhut untuk Anies Nggak Main
- Bingung dengan Istilah KIM Plus di Pilkada Jakarta, Cak Imin: Tidak ada Kimchi, Tidak ada Jong Un
- Tolak RUU Pilkada, Masinton Serukan Anak
- Jadi Pemicu Ketidakpuasan, Prabowo Didorong Soroti Masalah Pengangguran dan Harga Pangan
- Jokowi dan Iriana Mulai Bermalam di IKN Hari Ini
- Sambut HUT ke
- Genjot Pembiayaan Hijau, BNI Siap Terbitkan Sustainability Bond Rp5 Triliun
- 13 Wilayah Indonesia yang Berpotensi Diguyur Hujan Deras Hari Ini, 21 Agustus 2024
- Pengacara Baiq Nuril Ogah Minta Ini ke Jokowi
- Jelang Kedatangan Paus Fransiskus, Nasaruddin Umar: Istiqlal
- KPK Geledah Kantor Ditjen Minerba Kementerian ESDM Terkait TPPU eks Gubernur Malut
- Gugat Midjourney, Disney hingga Universal Muak Sama Karya AI
- Serpihan Sriwijaya Air SJ 182 Masih Penuhi Areal Dermaga JICT II
- Tamzil, Residivis Koruptor Kambuhan Diperpanjang Masa Penahanannya
- Pencuri Hand Sanitizer di Transjakarta Akhirnya Tertangkap
- Semua Penumpang dan Awak Boeing 787 Air India Dinyatakan Tewas
- Tahun Ini Harga Bitcoin Diprediksi Naik Tajam, Bakal Capai Target US$200.000
- Ant Group Kabarnya Ajukan Lisensi Stablecoin di Hong Kong, Singapura, dan Luksemburg
- Puan Maharani Absen di Rapat Paripurna Revisi UU Pilkada, Penuhi Undangan Parlemen Hongaria
- KPK Geledah Kantor Ditjen Minerba Kementerian ESDM Terkait TPPU eks Gubernur Malut