Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta: Pemasukan dari Jalan Berbayar Elektronik Bisa Rp 30
SuaraJakarta.id - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menyebut pemasukan daerah dari jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) di Jakarta bisa mencapai Rp 30 miliar-Rp 60 miliar per hari.
Ismail mengatakan,quickq加速器下载网址 satu kali perjalanan dari seluruh pengguna kendaraan yang melewati 25 ruas jalan ber-ERP per hari diperkirakan mendapat pemasukan Rp 30 miliar, yang dikalikan dua dengan arus pengendara kendaraan sebaliknya.
"Kami dapat informasi, tidak kurang per hari sekitar Rp 30 miliar-Rp 60 miliar dana yang masuk. Satu trip itu Rp 30 miliar, berarti dua kali (perjalanan) sekitar Rp 60 miliar," ujar Ismail, Senin (16/1/2023).
Berdasarkan usulan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE), tarif layanan ERP dipatok Rp 5.000-Rp19.000 per kendaraan dengan rencana diterapkan di 25 ruas jalan di Jakarta pada pukul 05.00-22.00 WIB.
Baca Juga:Tak Cuma Mobil, Sepeda Motor Sampai Ojol Bakal Kena Aturan Jalan Berbayar
Dia menilai jumlah pemasukan yang bakal menjadi pendapatan daerah DKI Jakarta itu tidaklah sedikit. Karena itu, penggunaan uang masuk itu harus ditangani dengan baik.
"Itu kan angka yang tidak sedikit ya, makanya harus dipastikan dengan angka tersebut, dengan potensi penerimaan sebesar itu, harus ditangani dan diterapkan dengan baik," kata dia.
Karena pemasukan yang tergolong besar, Ismail mengatakan akan melakukan konfirmasi lanjutan kepada Dishub DKI Jakarta terkait usulan nilai tarif layanan ERP sebesar Rp5.000-Rp19.000.
"Kami akan mempertanyakan dasarnya darimana angka tersebut, pasti harus ada hitung-hitungannya," tutur dia.
Baca Juga:Tolak Rencana ERP di 25 Ruas Jalan Ibu Kota, NasDem DKI: Jalan Itu Dibuat Pakai Uang Rakyat, Kenapa Harus Bayar?
下一篇:Periode Idul Fitri 2024: Terjadi 277 Gempa, 33 Titik Tanah Longsor, Gunung Ruang Berstatus Awas
相关文章:
- Bank DKI Pimpin Sindikasi Bareng BPD Lain, Nilainya Capai Rp1,5 Triliun
- Wah! Bangun Rumah Mandiri Bakal Kena Pajak PPn 2,4%, Ekonom Senior INDEF Angkat Bicara
- DPRD DKI Rapat di Luar, Dikritik Keras: Tak Bisa Diikuti Warga dan Habisi Anggaran
- Ditutup Melemah, Investor Bursa Asia Tunggu Data Ekonomi China
- Jangan Asal, Ini 7 Cara Minum Kopi yang Menyehatkan
- Ronny sebut Ferdy Sambo Konsisten Bohongnya
- Gelar Miss Universe Argentina Dicabut dari Magali Benejam
- Kompleksitas Permasalahan di DKI Tinggi, Pengganti Anies Baswedan Haruslah Sosok seperti Ini
- FOTO: Remaja Rusia Keranjingan Quadrobics, Olahraga Meniru Gerak Hewan
- Cek Formasi CPNS 2024 untuk Lulusan SMA/SMK di Kemenkumham, Kejagung, dan Kemenhub
相关推荐:
- Yang Nggak Suka Anies Baswedan Jangan Kepanasan, Iklan Bir Dipastikan Tak Akan Muncul di Formula E!
- Agar Tak Jadi Sarang Kuman, Berapa Kali Harus Cuci Botol Minum?
- FOTO: House of Love, Pusat Rehabilitasi Penuh Cinta di Myanmar
- 10 Remaja Pelaku Perang Sarung Di Pesanggrahan Ditangkap Polisi, Ngaku Ingin Viral
- Dalih Kebelet Kecing, Pria di Tambora Cabuli Bocah Tetangga
- Resmikan Kampung Susun Produktif, Anies: Janji yang Diungkapkan, Hari Ini Dituntaskan
- Harga Emas Diancam Kian Tenangnya Geopolitik Dunia
- Aksi Bajing Loncat Di Cakung Kepergok Sopir Berujung Adu Mulut: Lu Nyolong!
- Telepon Jerman, Beijing Desak Uni Eropa Hentikan 'De
- 5 Penyebab Rasa Panas saat Buang Air Besar
- Kelola Lapangan Tua, Pertamina EP Tetap Catat Produksi Siginifikan di 2024
- Bank DKI Pimpin Sindikasi Bareng BPD Lain, Nilainya Capai Rp1,5 Triliun
- Penyelundupan Tas Mewah, Bea Cukai Soekarno
- Tak Melulu Manis, Buah Juga Bisa Dicampur dengan Masakan Gurih
- Mantan Pilot Anjurkan Penumpang Pesawat Bawa Tisu Basah, Ini Alasannya
- Ini 7 Tips Liburan Tetap Happy Meski Sering Hujan
- Sumur Resapan Buatan Anies Makan Korban Lagi, Kali Ini Truk Molen Terperosok
- Jadi Korban Penipuan Polisi Gadungan, Pensiunan 69 Tahun Kehilangan Tabungannya Rp108 Juta
- Cerita CEO Nissan Tentang Mantan CEO Sebelumnya yang Jor
- Pemerintah Dinilai Tidak Keliru Tunjuk Pati TNI Polri jadi PJ Kepala Daerah